Komisi VIII DPR Dorong Evaluasi Izin Operasional Ponpes di Sidoarjo

Proses pencarian korban insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, resmi berakhir. Menyikapi hal tersebut, Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi terhadap izin operasional pondok pesantren yang bersangkutan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menyampaikan rasa duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas musibah tersebut.

“Kami turut berduka cita dan prihatin atas kejadian ini. Kami mendorong agar Kemenag dapat melakukan evaluasi terhadap izin dan pengawasan pondok pesantren terkait,” ujar Singgih kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Lebih lanjut, Singgih menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kemenag setelah masa reses selesai. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan dan pengawasan lembaga pendidikan berbasis pesantren di Indonesia.

“Kami akan segera mengundang Kemenag untuk membahas evaluasi izin pondok pesantren setelah masa reses DPR berakhir,” tambahnya.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar setiap lembaga pendidikan berbasis pesantren dapat memastikan aspek keamanan dan kelayakan bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Singgih juga menyebut bahwa komunikasi awal dengan pihak Kemenag sudah dilakukan. Ia berharap pemerintah dapat mengambil keputusan terbaik demi keselamatan dan keberlanjutan pendidikan para santri di seluruh Indonesia.

“Kami sedang melakukan komunikasi dengan Kemenag dan berharap nantinya ada langkah terbaik bagi semua pihak,” ucapnya.

Sementara itu, Basarnas telah menutup operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban peristiwa tersebut. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menjelaskan bahwa operasi resmi dihentikan pada hari kesembilan setelah seluruh material bangunan yang runtuh berhasil dievakuasi.

“Kami telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pemindahan seluruh material bangunan. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini,” ujar Syafii dalam apel penutupan di lokasi kejadian.

Melalui kejadian ini, berbagai pihak diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek keselamatan bangunan dan kesiapan sarana prasarana lembaga pendidikan. Komisi VIII DPR menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pengelola pondok pesantren untuk memastikan kegiatan pendidikan berjalan dengan aman dan layak.